Membaca Indeks Demokrasi SulSel

 (Terbit di Harian Fajar, 4 November 2017)

            Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sul-sel merilis, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sul-sel tahun 2016 sebesar 68,53,  dalam skala 0 -100. Angka ini naik 0,63 poin dibandingkan tahun 2015. Di bawah IDI nasional sebesar 72,82. Berarti, capaian kinerja demokrasi Sul-sel masih berada pada kategori “sedang”. Sejak dilaksanakan pertama kali di tahun 2009, angka IDI Sul-sel ini merupakan tertinggi ketiga selama kurun waktu delapan tahun.

            Pasca reformasi, proses demokrasi di Indonesia diharapkan semakin matang.  Pengalaman 19 tahun mempraktikkan demokrasi adalah modal besar dalam membangun Indonesia. Pengalaman Pileg, Pilpres, dan Pilkada, seyogyanya telah membuat Indonesia dewasa dalam berdemokrasi.

            Pemerintah sadar, pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal  penting demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun untuk mengukur pencapaiannya,  bukan perkara mudah. Pembangunan demokrasi perlu data empirik untuk  dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia,  maka sejak tahun 2009 BPS bersama stakeholder lain merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). 

             Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama, data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui Focus Group Discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga, data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya.

            Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Capaian IDI Sul-sel dari tahun 2009 hingga tahun 2016 mengalami fluktuasi. Capaian IDI Sul-sel tertinggi terjadi di tahun 2014 sebesar 75,30. Di mana pada tahun itu, kita dihadapkan pesta demokrasi besar-besaran. Sementara capaian IDI Sul-sel terendah di tahun 2010 sebesar 56,67. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan dinamika demokrasi yang terjadi di Indonesia. IDI ibarat alat mengukur perkembangan demokrasi Indonesia, memang dirancang untuk sensitif membaca naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence based), sehingga data yang dihasilkan menggambarkan fenomena yang terjadi.

            Angka IDI Sul-sel 2016 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek. Yakni Aspek Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Aspek Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Aspek Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Untuk IDI Sul-sel 2016, nilai indeks aspek kebebasan sipil mengalami kenaikan menjadi 75,54  (naik 6,16 poin dari tahun sebelumnya).  Sementara Aspek Hak-hak Politik dan Aspek Lembaga Demokrasi turun 2,74 dan 0,98 poin dari tahun 2015, menjadi  61,51 dan 70,86 poin.  

            Dari 11 variabel yang merupakan bagian dari tiga aspek,  terdapat tujuh variabel yang mengalami peningkatan indeks, satu variabel yang tetap dan tiga variabel yang mengalami penurunan. Dari tujuh variabel yang mengalami peningkatan, satu meningkat signifikan. Yakni kebebasan berpendapat. Indikator ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, naik dari 33,33 di tahun 2015 menjadi 83,33 poin di tahun 2016.  Ini mengindikasikan sikap kooperatif pemerintah terhadap kebebasan berpendapat masyarakat.  Ditambah membuminya fenomena media sosial. Orang-orang bebas mengeluarkan pendapat positifnya tanpa dibatasi waktu, ruang, dan gerak.

             Variabel-variabel  lain yang mengalami peningkatan yaitu peran peradilan yang independen, peran DPRD,  kebebasan dari diskriminasi, kebebasan berkeyakinan, peran parati politik,  dan hak memilih/dipilih, meski nilainya tidak begitu signifikan.

            Sementara tiga variabel IDI 2016 Sul-sel  yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, ialah variabel kebebasan berkumpul dan berserikat. Yang turun sebesar 43,75 poin, hal ini karena  salah satu indikatornya, yakni ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat  turun hingga 50 poin. Penurunan terbesar kedua adalah indikator peran birokrasi Pemerintah Daerah sebesar 40,15 poin. Hal ini karena salah satu indikator upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah turun dari 100 poin menjadi 8,33. Sedangkan satu variabel yang tidak mengalami perubahan dari tahun 2015, yaitu variabel pemilu yang bebas dan adil.

            Semoga angka IDI Sul-sel ini bisa mewakili gambaran demokrasi yang terjadi di Sul-sel.  Dari indikatornya,  kita bisa membaca perkembangan demokrasi dari aspek  kinerja birokrasi, aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan, dan aspek penegak hukum. Terlebih di tahun 2018, pesta demokrasi Sul-sel akan kembali digelar.