Menjadi KSK yang Berpengetahuan

          (Tulisan ini diikutkan dalam Lomba Menulis 35 Tahun Varia Statistik BPS RI, April 2015)

             Sebagai kepanjangan tangan BPS di tingkat kecamatan hingga ke tingkat bawah masyarakat ,  KSK tentunya memiliki andil besar  menjaga wibawa dan citra BPS. Kita tentu telah lumrah dengan serangan pertanyaan masyarakat terkait pendataan kita. Apalagi data yang berdampak terhadap penerima bantuan sosial. KSK  adalah orang pertama yang menjadi sasaran amarahan masyarakat, yang bukanlah  penerima bantuan.  Karena dianggapnya  pihak yang paling bertanggungjawab dalam koordinasi di lapangan. Meskipun Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dipatuhi. Menjelaskan  bahwa BPS bukanlah pihak yang mengeksekusi kebijakan, juga butuh kesabaran ekstra. Mereka telah mencak-mencak dan sinis terlebih dahulu. Aparat pemerintahan setempat sebagai mitra BPS, terkadang  lepas tangan dan memojokkan posisi KSK. Masuk ke sektor-sektor non masyarakat pun demikian. Sektor industri, konstruksi, pertambangan & penggalian, pertanian, jasa & akomodasi, hingga ke pemerintahan, semuanya tentu mempertanyakan perihal maksud & tujuan pendataan kita. Terlebih jika menyangkut masalah anggaran dan neraca perusahaan mereka. Hal yang sensitif dan sangat mereka jaga kerahasiaannya.

            KSK harus lihai menghadapi fakta di atas. Pandai menjaga emosi. Tenang menghadapi tekanan massa. Dan yang utama, memiliki knowledge yang luas menangkis pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut. Yang terakhir sangat penting, karena dengan knowledge, KSK bisa menjelaskan dengan logikanya sendiri rentetan pertanyaan tersebut. Tentunya dengan dasar teori yang ada dan landasan hukum yang melindungi data-data kita, dan betapa pentingnya jawaban responden yang  sangat diharapkan keakuratannya.

            BPS harus memikirkan modernisasi KSK, bukan saatnya lagi  menempatkan KSK hanya sebagai pengumpul data di lapangan saja.  KSK tidak hanya dilabeli sebagai garda terdepan pengumpul data, tetapi posisinya juga sebagai garda terdepan penjaga wibawa dan citra BPS. Jadi, menjadikan mereka sebagai knowledge worker (pekerja berpengetahuan) adalah keharusan. Di era keterbukaan informasi yang tumbuh pesat, kemajuan teknologi menempatkan semuanya secara online. Kita harus cepat beradaptasi dengan kebutuhan ini. Mereka yang gagal memahami seberapa besar adaptasi dilakukan, pasti  akan mengalami masalah dan ketertinggalan. BPS sadar akan hal ini, sehingga semua KSK di negeri ini difasilitasi laptop. Komputer jinjing yang tentunya berfaedah membuat KSK lebih berpengetahuan, memudahkan pekerjaan-pekerjaan KSK ketika diolah, membuat KSK lebih gagah, cantik dan berani jika suatu waktu diminta mempresentasikan output datanya di tingkat kecamatan. Ini adalah pendelegasian otoritas BPS yang dipercayakan kepada KSK. Wajib untuk menjalankan amanah ini sebaik mungkin. 

            Saatnya menjadikan BPS dipenuhi pekerja-pekerja berpengetahuan (knowledge worker). Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tak menguntungkan organisasi kita. Tapi ikut mengambil bagian dalam solusi dan peningkatan kapabilitas BPS ke depannya. Sehingga BPS menjadi lembaga yang paling disegani, diapresiasi setinggi-tingginya dari segala dimensi,  sebagai lembaga resmi penyedia data berkualitas.  Serta berani  menjelaskan secara komperehensif mekanisme kerja kita, kepada orang-orang yang meragukan dan kontra dengan data BPS.

Belajar dari negara-negara maju, keunggulan komparatif mereka terletak pada pekerja berpengetahuannya. Mereka sadar, pekerja berpengetahuan memiliki peranan penting. Sumber daya alam tidak ada gunanya tanpa penggerak yang baik. Karena dengan berpengetahuan, orang-orang akan cenderung terus belajar, menjawab ketidaktahuan,  berinovasi, serta memiliki etos kerja yang baik.  KSK  merupakan asset sumberdaya terpenting  yang dimiliki BPS. Karena dialah yang menjadi delegasi BPS hingga ke pelosok-pelosok daerah.  Satu harapan tentunya,  delegasi ini mampu memberikan ‘performance’ yang baik di masyarakat. Untuk itu, peningkatan kualitas KSK harus menjadi perhatian serius kita semua. Salah satunya, pendidikan sebagai syarat SDM berkualitas harus jadi prioritas. KSK tidak boleh berpuas diri dengan pendidikan sekarang. Terus mengembangkan dan mengasah potensi yang dia miliki. Serta memperbarui knowledge terus-menerus seiring perkembangan zaman.

BPS sebagai satuan organisasi diharapkan peka dengan hal ini. Memudahkan izin belajar KSK yang hendak serius menimba ilmu. Serta mampu menciptakan iklim di mana KSK memiliki kebebasan untuk kreatif, imajinatif, dan produktif. Sehingga bukan hanya kemampuan teknis pekerjaan KSK saja yang diselami, pun soft skill lain bisa terus digali.    Dan pada gilirannya, akan menumbuhkan rasa percaya diri KSK untuk bersaing secara intelektual dengan resource yang dimilikinya, dan berani tampil di depan. Jika ini diperhatikan, maka bukan tidak mungkin kita menjadi KSK berdasi, alias KSK berpengetahuan. Keren kan!